Tutup Rangkaian Kegiatan Rapat Koordinasi, Ini Pesan Sekjen Kemenkumham

JAKARTA -  Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 Kemenkumham yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta resmi ditutup.

Para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jateng masih mengikuti kegiatan dengan formasi lengkap. 

Baca juga: Taruna Wreda Poltekip Angkatan 53 Lakukan Gladi Jelang Penutupan Magang Satriya Sancaya Karya Dhika dan Detasering di Pulau Nusakambangan

Sekretaris Jendral Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang berkesempatan menutup rangkaian kegiatan.

Sebelum menyudahi Rapat Koordinasi ini, mantan Kapolda Kepulauan Riau itu menegaskan, hasil dari kegiatan ini harus segera ditindaklanjuti.

Baca juga: Jadi Pembina Apel, Kabapas Nusakambangan Optimis Bapas Nusakambangan Menuju Zero Litmas

"Hasil evaluasi pada Rakor Kemenkumham ini agar ditindaklanjuti dengan segera di 14 hari kerja terakhir ini sehingga kita dapat menutup Tahun 2022 dengan baik dan tanpa catatan, " tegasnya memberikan arahan.

Sekjen kemudian mengulang instruksi Menkumham Yasonna H Laoly yang disampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi.

Baca juga: Disaksikan Oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng, Dua Kalapas di Nusakambangan Resmi Berganti

Ada beberapa poin, diantaranya agar tidak terjadi temuan berulang BPK, intensifikasi koordinasi dan komunikasi Pimpinan Tinggi Madya, mensukseskan pencapaian 18 indikator kinerja utama Menkumham, prioritas nasional harus diselesaikan secara tuntas, khusus Ditjen sebagai pengelola PNBP diharapkan agar menggunakan PNBP secara cermat, .tepat sasaran dan dioptimalkan untuk hal-hal yang bernilai manfaat bagi masyarakat.

Untuk arahannya sendiri, Andap menekankan atensinya pada pengaturan pengelolaan PNBP agar disesuaikan dengan ketentuan, mewaspadai dinamika tahun politik, menyikapi perkembangan lingkungan strategis dan pengendalian. 

Baca juga: Lapas Permisan Nusakambangan Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444H

Ia juga memberikan penegasan terkait hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang.

Kewajiban misalnya, Andap mewajibkan seluruh jajarannya untuk selalu sehat, percaya pada diri sendiri dan berkinerja maksimal, melaksanakan rencana kerja pemerintah dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.

Baca juga: Mancing Mania di Pulau Nusakambangan

Untuk larangan, Andap tegas tidak memperbolehkan insan Pengayoman untuk berpolitik praktis, gaya hidup hedonis dan berperilaku koruptif.