Temui Bupati Karanganyar, Kakanwil Kemenkumham Jateng Bahas Relokasi Rutan Surakarta

SURAKARTA - Guna kelancaran proses relokasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak eksternal.

Terhangat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin menemui Bupati Karanganyar Juliyatmono, Jumat (9/12).

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid dan Penyakit Menular, Kemenkumham Jateng Buka Asesmen Kerjasama Ditjen Imigrasi dan IOM

Pertemuan di The Alana Hotel itu membahas relokasi Rutan Surakarta yang rencananya akan dipindahkan ke Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar.

Kakanwil menyampaikan bahwa relokasi rutan tersebut dalam rangka peningkatan fungsi dan peran pembinaan Pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah.

Baca juga: Balitbangkumham - Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi Transformasi Tugas & Fungsi

Mendukung penuh rencana relokasi, pemerintah Kabupaten Karanganyar bersedia menyediakan lahan kurang lebih seluas 3 hektare.

"Lahan itu masih masuk lahan hijau dan masih menunggu perubahan lahan yang akan diperuntukan sebagai kawasan pemukiman, " ujar Bupati Karanganyar menyampaikan progres Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang masih berproses di kementerian ATR BPN.

Baca juga: Dengan Suasana Kontemplatif, Megawati Soekarnoputri Temui Presiden Jokowi di Batu Tulis

Terkait hal itu, Bupati meminta dukungan ke Menteri Hukum dan HAM agar RDTRK segera terealisasi.

Ada pun beberapa hal yang mendasari pemindahan Rutan Surakarta dan pembangunan UPT baru. Pertama adalah over kapasitas di Rutan Surakarta yang mencapai 191, 6% dimana kapasitas hunian sejumlah 298 sedangkan isi saat ini sebanyak 577 warga binaan. Kedua adalah wilayah kerja yang sangat luas meliputi 3 (tiga) kabupaten/kota dengan total luas sebesar 1.284, 49 km2.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Gelar Pendampingan Penyusunan LKIP 2022 untuk Wujudkan Kinerja Akuntabel

Selanjutnya kondisi gedung Rutan saat ini merupakan peninggalan jaman kolonial yang telah mengalami beberapa kerusakan bangunan, dan sudah tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Surakarta.

Selain itu, letaknya yang dekat dengan pemukiman padat penduduk dan sering terjadi banjir di Rutan dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Baca juga: FABEM Apresiasi BNPT RI Raih Rekor Muri Dunia

Tampak hadir duduk bersama di dalam pertemuan ini Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Bagian dan Program Humas Budhiarso Widhyarsono, Kepala Rutan Surakarta Urip Dharma Yoga, Kepala Kantor Imigrasi Surakarta Winarko. Selain itu juga hadir Kepala BKD Karanganyar, Kepala Dinas PUPR Karanganyar, Sekretaris Dinas PUPR Karanganyar, serta Bagian Hukum Karanganyar.